ANALISIS KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SENDAWAR DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DESA KECAMATAN SEMIDANG ALAS MARAS KABUPATEN SELUMA
DOI:
https://doi.org/10.61567/jmmib.v5i1.192Abstract
The Village Consultative Body (BPD) has an important role in drafting village regulations. The Village Consultative Body discusses and approves draft village regulations proposed by the village head, and supervises their implementation. They also collect input from residents and ensure village regulations meet community needs. The preparation of village regulations is the process of forming rules that apply at the village level, aimed at regulating the lives of village communities and the administration of village government. The aim of this research is to determine the performance of the Sendawar Village Consultative Body in drafting village regulations in Semidang Alas Maras District, Seluma Regency. The type of research used in this research is qualitative with a descriptive approach. The unit of analysis in this study consisted of 8 (eight) informants chosen deliberately who were considered to know best what the researcher expected. Data collection techniques include observation, interviews and documentation. The results of this research state that the performance of the Sendawar Village Consultative Body, Semidang Alas Maras District, Seluma Regency has not gone well. This is because in this village there are no village regulations prepared by the Village Consultative Body and Village Government. The absence of village regulations results in a lack of guidelines for regulating village social, economic and environmental life, which can trigger conflicts between residents and slow down village development. Apart from that, legal uncertainty can also reduce public trust in village government. This also indicates that the function of the Sendawar Village Consultative Body in discussing and approving village regulations is not running well or is not optimal.
Keywords: Village Consultative Body, Performance, Village Regulations
References
Abadi, T. (2018). Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Desa Camplong Kabupaten Sampang).
Agus Dwiyanto, dkk, (2006). Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta : Gadjah mada University press.
Busro, M. (2018). Teori-teori manajemen sumber daya manusia. Prenada Media.
Ginting, F. F. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Price Discount Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Reddoorz Near Mikie Holiday (Doctoral dissertation, Universitas Quality Berastagi).
Jehuman, E. S. D. (2018). Evaluasi Kebijakan Pelayanan e-KTP (studi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang) (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
Karyadijaya, G. (2013). Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa (Studi Pada Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi) (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
Luthfly, Riza Multazam. (2021). “Politik Hukum Pengaturan Peratutan Desa Dalam Produk Hukum.” Jurnal Legislasi Indonesia 18, no. 4: hlm.494.
Moleong, L. J. (2014). Metode penelitian kualitatif edisi revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Ngarsiningtyas, S. K., & Sembiring, W. M. (2016). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa. JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA), 4(2), 159-172.
Pane, H. T. (2022). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Pakkat Hauagong Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
Putra, A. D. P., Harun, S. H., & Jaka Susila, S. H. (2014). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
Rahmawati, F., & Ruzikna, R. (2017). Pengaruh kebijakan dividen dan keputusan investasi terhadap harga saham pada perusahaan transportasi yang terdaftar dibursa efek indonesia periode 2009-2014 (Doctoral dissertation, Riau University).
Ridho, M. (2023). Evaluasi Penerapan E-service Layanan Digital Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
Rohman Ramdani, N., Nurulsyam S, A., & Nurdin Rosihan Anwar, A. (2022). Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran.
Shakila, Yola Cindytia dan Maria Mandalina. (2020). “Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Brahu Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.” Jurnal Res Publika 4, no. 2: 233–43.
Simarmata, Jorawati, and Damai Magdalena. (2015). “Kedudukan Dan Peranan Peraturan Desa Dalam Kerangka Tentang Desa Dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait ( Position and Role of Village Regulation in the Frame of Village Autonomy Based of the Law Number 6 of 2014 on Village and Other Related Laws and Re.” Jurnal Legislasi Indonesia 12, no. 3: 1–28.
Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,
Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
Sembiring, S. (2017). Keberadaan badan usaha milik desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa. Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana, 39, 16-32.
Tangkilisan, Hessel Nogi. (2005). Manajemen Publik. PT Gramedia Widiasarana Indonesia : Jakarta.
Wahat, R. V. A. (2022). Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Musyarawah Desa Di Desa Golo Ros, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD" APMD").
Yeremias, T Keban. (2004). Enam Dimensi Strategis Admistrasi Publik, Konsep, Teori, dan Isu. Yogyakarta : Gava Media.
Zulkarnain, F. A. (2015). Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyusunan Peraturan Desa (Studi Pada Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang) (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya)
Peraturan Perundang-Undangan :
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah
Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 Tentang pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa
Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa
Undang No 10 Tahun 2004 mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, khususnya Pasal 29 hingga Pasal 42, mengatur mengenai peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 M. Abdul Rikdan Ardiyansyah, Rekho Adriadi
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Karya ini dilisensikan di bawah 